ONEINNEWS.COM - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menggelar...
ONEINNEWS.COM - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menggelar pertemuan secara diam-diam dengan sejumlah partai koalisi pemerintah ketika dirinya masih aktif menjadi kepala negara. Pertemuan itu kata Anas digelar di Istana.
Adapun pernyataan Anas tersebut dilontarkan untuk menangani pertemuan Presiden Joko Widodo dengan sejumlah ketua umum partai politik pendukung pemerintah. Di mana dalam pertemuan yang dihelat di istana negara pada akhir pekan lalu itu Jokowi sengaja tak mengundang NasDem. Sikap Jokowi yang tidak mau mengundang Surya Paloh itu kemudian berpolemik.
Pernyataan dari Anas terkait dengan SBY tersebut disampaikan lewat surat yang tersebar di media sosial Twitter. Mulanya, surat tersebut dibagikan oleh Kornas Sahabat Anas Urbaningrum, yakni Muhammad Rahmad pada Minggu (7/5/2023).
"Banyak yang bertanya ke saya, apakah dulu waktu periode (pemerintahan) Presiden SBY pernah ada pertemuan partai koalisi di Istana? Ya jelas pernah, beberapa kali," kata Anas dikutip Minggu (7/5/2023).
Sama halnya dengan pertemuan yang digelar Jokowi dengan tidak mengundang NasDem, di masa kepemimpinan SBY, pertemuan antar partai koalisi pendukung pemerintah itu juga sempat digelar tanpa kehadiran beberapa partai politik, salah satunya adalah PKS. Ketika itu partai tersebut memang tidak hadir dalam pertemuan karena memang tidak diundang SBY.
Kendati demikian, Anas enggan membeberkan lebih detail mengenai suasana satupun ihwal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Namun ia hanya menyebut bahwa seluruh partai mendapatkan undangan kecuali PKS.
Menurutnya, wajar jika presiden mengadakan pertemuan dengan para ketua umum parpol di koalisinya. Ia juga menyebut presiden juga bisa menggelar pertemuan silaturahmi di kantornya.
Meski menganggap wajar, tetapi Anas menilai bahwa pertemuan di Istana itu jika beragendakan rapat atau kongres partai, maka dinilai tidak etis. Namun ia tidak menyebutkan siapa yang dinilainya tidak patut saat melakukan pertemuan di Istana.
S: Populis
